Pada sebuah kasus di Pengadilan Agama Blora, dimana istri menuntut kepada Majelis Hakim agar menghukum bekas suaminya untuk memberikan 1/3 gajinya selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 yang tertuang pada pasal 8 yang
menyebutkan bahwa, apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil laki-laki, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut adalah sepertiga untuk pegawai negeri sipil laki-laki yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya sampai bekas istri menikah lagi, dan sepertiga untuk anak-anaknya.. Majelis hakim memutus perkara ini dalam putusannya nomor Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. yang mewajibkan suami selaku Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap memberikan sepertiga
gajinya kepada bekas istrinya sampai masa iddah saja.
Dari uraian di atas timbul masalah diantaranya: Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pembatasan pemberian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya sampai masa iddah, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. tentang pemberian sepertiga gaji pihak laki-laki Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya sampai masa iddah. Metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Riset Kepustakaan (Library
Research). Dengan menggunakan sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi dan wawancara (interview). Teknik analisis yang digunakan adalah
normatif. Hasil penelitilian menyimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. yang membatasi pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya hanya sampai masa iddah, adalah sesuai dengan Hukum Islam. Majelis hakim mempunyai rujukan tersendiri tentang nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian yaitu Kompilasi
Hukum Islam dalam Pasal 149. Dan majelis hakim beranggapan bahwa, pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 sudah tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam.