Berawal dari persoalan pelaksanaan perbedaan umat Muslim di Indonesia dalam melaksanakan puasa ʻArafah yang tidak bertepatan dengan prosesi jamaah haji wukuf di Padang ʻArafah Arab Saudi membuat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hari ʻArafah. Fatwa tersebut dimuat dan dipublikasikan di Majalah Suara Muhammadiyah no 16 tahun 2003 dalam rubrik Fatwa Agama. Isi dari fatwa tersebut cenderung menggunakan matlak Arab Saudi sebagai acuan penetapan awal bulan kamariah terutama untuk bulan-bulan yang terkandung ibadah di dalamnya seperti, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Isi diktum fatwa menjadi kontradiksial dengan apa yang dijadikan pedoman Muhammadiyah sejak lama yaitu dengan metode Wujūd al-hilāl kriteria hisab hakiki dan konsep matlak wilayāt al-hukmi.
Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti terkait bagaimana anomali fatwa ʻArafah PP Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2003-2015 sebagai jawaban dari anggapan inkosistensi yang ada pada Muhammadiyah. Kemudian apa latar belakang dari fatwa tahun 2003 tersebut, hal ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan dikeluarkannya fatwa tersebut.
Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan naskah fatwa di majalah suara Muhammadiyah rubrik Fatwa Agama untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, maklumat penetapan awal bulan kamariah Muhammadiyah, karya ilmiah serta artikel artikel sebagai cara mendapatkan data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh tokoh falak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhmmadiyah. Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh Muhammadiyah.
Hasil analisis menunjukan bahwa adanya anomali dari fatwa puasa ʻArafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa ʻArafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa ʻArafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan matlak wilayāt al-hukmi. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena seringnya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan puasa ʻArafah.