Pada dasaranya gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Sebagai bentuk agresi seksual, perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah perbuatan yang menimbulkan trauma bagi masyarakat terlebih lagi terhadap korban. Selain karena faktor kejahatan mental pelaku, secara psikis dan fisik anak-anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban perkosaan. Sehingga, perkosaan terhadap anak di bawah umur tidak hanya terjadi dengan kekerasan saja, tetapi juga bisa dengan bujuk rayu atau tipu daya lainnya. Dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan skripsi ini penulisan ingin mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terkemas dalam suatu rumusan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang perkosaan anak di bawah umur, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukuman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Data penelitian ini di himpun melalui uraian kasus tentang hukuman tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang diputuskan Pengadilan Negeri Semarang secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusan dan data dari berita acara pemeriksaan kepolisian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian yang diperoleh menerangkan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus perkara No.470/Pid.B/2010/PN.Smg tentang pemerkosaan anak di bawah umur menggunakan pasal 81 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang dalam prakteknya Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan sanksi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Dalam hukum pidana Islam hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan disamakan dengan perzinaan. Perbedaannya apabila perkosaan, korban tidak dikenai hukuman, sedangkan pelaku zina keduanya dikenai hukuman yakni berupa rajam.Jika dilihat dari sudut pandang Islam, penjatuhan vonis Pengadilan Negeri Semarang kepada pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dinilai kurang seimbang, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan tidak menutup kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama, karena dirasa cukup ringan dan tidak bisa menimbulkan efek jera. Disarankan kepada pemerintah dan pembuat Undang-Undang serta pihak-pihak di peradilan sebaiknya meninjau kembali putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, apakah telah sesuai dengan rasa keadilan apabila dilihat dari segi efek yang ditimbulkan pelaku perkosaan terhadap korbannya.