Fenomena pelanggaran hukum yang berkembang di masyarakat selangkah lebih maju dibanding dengan keberadaan sumber hukum utama, Al-Quran atau Hadits yang terbatasi oleh ruang dan waktu. Kepiawaian seorang mujtahid sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum yang selalu berkembang di masyarakat. Setiap pelanggaran hukum yang tidak disebutkan dalam kedua sumber hukum utama, maka mujtahid diwajibkan untuk menggali hukum baru guna merealisasikan tujuan syariat. Ketetapan tersebut tidak lain adalah jenis jarimah ta’zir. Hukuman ta’zir diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat namun konsep hukuman ta’zir yang dianggap mampu marespon permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat seperti yang ditetapkan Qarafi dalam karyanya kitab Al-Dzakhirah.
Metode yang dipakai dalam skripsi ini berupa deskriptif analitik, dan analisis nash yang terkait dengan ketentuan hukuman ta’zir. Imam Qarafi dalam kitabnya berusaha mentahqiq nash yang relevan untuk dijadikan sebagai istinbat hukum. Beliau menjadikan kebijakan sayyidina Umar sebagai dalil Ijma’ sebagai dasar hukum bahwa hukuman ta’zir tidak ada ketentuan khusus dari nash, yang terpenting dapat mewujudkan kemaslahatan disetiap ruang dan waktu. Sehingga hukuman ta’zir mampu merespon permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat, harapanya metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukuman ta’zir yang ditetapkan Qarafi dan mengambil istinbat hukumnya pada saat ini.
Dengan menganalisis isi dari kandungan kitab Al Dzakhirah dan kitab perbandingan lain yang bermazhab Maliki menemukan beberapa temuan, diantaranya: pertama, bahwa dalam hukuman ta’zir tidak ditemukan ketentuan yang khusus yang disinggung oleh nash Alqur’an ataupun hadits baik ketentuan jumlah atau jenis hukumanya. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Buraidah Al Anshari dita’wil bahwa hukuman ta’zir dengan kurang dari sepuluh cambukan terjadi hanya pada masa Nabi saja, sehingga permasalahan hukum berkembang seiring berkembangnya masa sampai pada sayyidina Umar terjadi kasus yang berat dan sudah tidak mungkin dita’zir kurang dari sepuluh cambukan atau kurang dari batas minimal had dengan mempertimbangkan kemaslahatan hukum dan menjaga maqasid syariah. Kedua, hukuman ta’zir dijadikan sebagai solusi oleh Hakim disaat terjadi kekosongan hukum dengan memegang kaidah dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan suatu putusan, bahwa”annal ashla musawatul uqubah lil jinayah” yaitu dalam hukum asal harus adanya kesamaan antara sangsi dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ketiga, hukuman ta’zir bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam pembentukan hukum positif di negara ini dengan cara mentransformasikan nilai-nilai hukuman ta’zir ke dalam pembentukan hukum positif, yang awalnya tidak tertulis menjadi hukum yang tertulis sebagai tuntutan perubahan penegakan hukum yang menempatkan syari’ah Islam ke dalam arah supremasi hukum.