Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Pencuriandalam keadaan memberatakan yang dilakukan oleh seorang recidive. Terdakwa MUHLISIN Bin Alm KHASANI hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam
bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah. Tindak pidana ini termasuk kategori pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan dihukum dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusannya bertolak belakang. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah hukuman pidana terhadap recidive pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Dmk. (2) untuk mengetahui bagaimanakah
hukuman pidana Islam terhadap recidivis pencurian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang datanya diperoleh dari data dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Terhadap Pencurian dalam keadaan memberatakan yang
dilakukan oleh seorang recidive. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Terhadap Pencurian dalam keadaan memberatakan. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu buku-buku Hukum Pidana Islam dan buku-buku hukum lainnya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui putusan No. 104/Pid.B/2012/PN.Dmk serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan pemutusan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif-analitik.
Hasil penelitian menunjukan Pertama, bahwa pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam tindak pidana Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh seorang recidive, pertimbangan hakim dalam pemutusan tindak pidana ini adalah: pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberakan. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, penjatuhan hukuman yang diberikan hakim dalam pasal 363 KUHP lebih ringan dari tuntutan jaksa dan hukumannya mengandung pembinaan yang bersifat edukatif kepada diri terdakwa, serta merupakan tindakan represif dan preventif dalam proses penegakan hukum. Kedua, bahwa Hukum
Pidana Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Khususnya dalam hukuman ta’zir, dalam hal ini hakim boleh memilih hukuman terhadap pelaku recidive dari yang ringan sampai yang terberat, sesuai dengan jenis kejahatan dan keadaan pelaku.