Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang weleri berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa KSPPS (Shahibul maal) membiayai 100% kebutuhan usaha nasabah (mudharib). KSPPS menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali kesalahan berasal pengelola, namun dalam implementasinya, KSPPS hanya memberikan tambahan modal bagi nasabah untuk mengembangkan usaha. Apabila terjadi gagal panen, petani tetap harus membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang jumlahnya sudah ditentukan di awal akad.
Skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di KSPPS Cemerlang Weleri)” memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal? 2). Apakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.
Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu wawancara dengan manajer, administrasi dan auditor, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPPS Cemerlang Weleri. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu: bagi hasil= 3,5%x pinjaman. Bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.