BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal”, sebagai lembaga keuangan syariah terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah, yaitu ketika anggota membutuhkan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang, BMT tidak memberikan barang melainkan memberi uang senilai barang terebut dan tidak mencantumkan akad wakalah. Akan tetapi, bagi anggota yang menginginkan adanya akad wakalah, baru pihak BMT menambahkannya, dan anggota yang meminta ditambahkan akad wakalah hanya 10 % dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi Tegal”? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fielresearch). Adapun tekhnik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pada pembiayaan murabahah di BMT “Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi” Kabupaten Tegal. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif dengan pendekatan normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi tidak memberikan barang tersebut melainkan mamberikan uang senilai harga barang tersebut dan tidak mencantumkan akad wakalah di dalamnya. Akan tetapi, bagi anggota yang menginginkan adanya akad wakalah di dalam perjanjian maka BMT baru memberikan akad wakalah tersebut dalam perjanjian, dan anggota yang menginginkan di adakannya akad tambahan wakalah hanya 10 % dari total keseluruhan yang mengajukan pembiayaan murabahah.
Praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Surdadi juga belumlah sesuai dengan aturan Hukum Islam (fiqh), hal ini di karenakan antara lain, pertama, dalam praktek pembiayaan murabahah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi, pihak BMT tidak memberikan adanya akad tambahan wakalah di pembiayaan tersebut, karena akad wakalah diberikan ketika dari anggota meminta di adakannya akad tambahan wakalah, ketika anggota tidak meminta, pihak BMT tidak menyelipkan adanya akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. Kedua ketika anggota BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi melakukan pembiayaan murabahah untuk pembelian suatu barang, pihak BMT tidak memberikan barang yang di ajukan oleh anggota, akan tetapi hanya memberikan uang seharga barang yang diajukan, di pembiayaaan murabahah tersebut tidak di hadirkan adanya akad wakalah untuk mewakilkan anggota BMT melakukan pembelian barang secara mandiri. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan, sehingga yang terjadi adalah peminjaman uang yang menimbulkan adanya unsur gharar.