Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama semakin tahun semakin meningkat. Secara sosial pihak yang mengajukan perceraian tidak hanya berasal dari masyarakat menengah kebawah namun juga dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kasus gugat cerai yang diajukan oleh perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.
Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (filed reseach), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Kendal atau para perempuan PNS sebagai penggugat yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kendal dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: Pertama, pada praktiknya perceraian perempuan PNS dibedakan dengan adanya surat izin dari atasan dimana tempat PNS tersebut bekerja yang harus dilampirkan saat akan mengajukan gugat cerai, jika perempuan PNS tersebut belum mendapatkan surat izin maka perempuan PNS tersebut harus menunggu selama 6 bulan. dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan PNS mengajukan gugat cerai adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, krisis akhlak dan KDRT serta perselingkuhan. Perempuan PNS yang telah diputus bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada atasan dimana perempuan PNS tersebut bekerja agar tidak dikenai sanksi. Kedua menurut hukum Islam di Indonesia praktik perceraian perempuan PNS dalam tata cara penjatuhan putusanya bisa dengan khulu’ atau dengan bain sughro jika dalam perjalanan kasus terdapat pertengkaran dan perselisihan maka akan di putus bain sughro, namun jika dalam perjalanan kasusnya terdapat pelanggaran terhadap taklik talak maka akan diputus talak satu khul’i dengan penggugat membayar iwadh sebesar 10.000 rupiah, Menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Ahmad terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS dibolehkanya putusan perceraian karena tidak adanya nafkah yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim, dan juga dibolehkanya perceraian karena kepergian suami atau keberadaan suami yang tidak diketahui keberadaanya hal ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan Iman Ahmad dan batasan waktu suami meninggalkan isteri menurut Imam Malik adalah satu tahun sedangkan menurut Imam Ahmad adalah 6 bulan.