Kebolehan wakālah kabul nikah telah menjadi kesepakatan ulama. Hal itu merujuk pada praktek Nabi Muhammad saw. ketika menikahi Sayyidah Maimunah ra. yang diwakilkan Abu Rafi’, dan praktek Nabi Muhammad yang mewakilkan kepada ‘Amr bin Umayyah Al-Ḍomry ketika menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wakālah kabul nikah didefenisikan sebagai pemindahan wewenang dari pihak suami kepada pihak lain dalam pengucapan akad kabul nikah.
Persoalan wakālah kabul nikah menjadi perdebatan ulama dalam kaitannya penerima perwakilan (al-wakīl) adalah kafir żimmy. Hal itu karena tidak adanya teks hadits yang secara eksplisit memberikan penjelasan tentang boleh dan tidaknya. Al-Mauṣily dan Al-Imrony termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, penulis juga mencoba merumuskan metode istinbat apa yang digunakan oleh Al-Mauṣily maupun Al-Imrony.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Al-Mauṣily dan Al-‘Imrony disebabkan oleh beberapa hal; Pertama, perbedaan dalam penetapan syarat bagi al-wakīl. Al-Mauṣily tidak menghendaki Islam sebagai syarat, sementara Al-‘Imrony secara implisit menghendaki Islam sebagai syarat. Kedua, perbedaan dalam pemahaman makna kecakapan (al-ahliyah al-taṣarruf) bagi al-wakīl. Al-Mauṣily menghendaki makna kecakapan didasarkan pada kecakapan lahiriah, sementara Al-‘Imrony menghendaki makna kecakapan didasarkan pada ketentuan syari’ah. Ketiga, perbedaan dalam latar sosial. Al-Mauṣily adalah seorang Ulama Ḥanafiyah yang lahir dan hidup di kota besar, Mosul. Sementara Al-‘Imrony adalah seorang Ulama Syafi’iyah yang lahir dan hidup di desa, Sair, Yaman. Keempat, perbedaan dalam obyek pengqiyasan (maqīs ‘alaih). Al-Mauṣily menganalogikan kafir żimmy dengan anak kecil mumayyiz (aṣ-ṣoby al-‘āqil), menggunakan alasan hukum wujūd al-‘aqli (adanya akal). Berpijak pada kasus Amr bin Ummu Salamah yang menjadi wali Ibunya, padahal waktu itu Amr bin Ummu Salamah masih kecil. Sedangkan Al-Imrony menganalogikan keharaman wakālah kabul nikah kafir żimmy dengan keharaman laki-laki kafir menikahi muslimah.
Qiyas yang digunakan oleh Al-Mauṣily adalah qiyas ma’a al-fāriq, yaitu pengqiyasan dua kasus yang sejatinya berbeda. Anak kecil mumayyiz yang dijadikan maqīs ‘alaih olehnya adalah muslim, maka dari itu ia boleh menjadi wali. Keabsahan perwaliannya didasarkan pada dua aspek yang tidak terpisahkan, yaitu wujūd al-‘aql dan al-Islām. Sementara kafir żimmy, kendatipun berakal, ia adalah non-muslim. Maka berdasarkan analisa perbandingan, penulis menilai qiyas yang diusung Al-Imrony dengan qiyas musawy-nya lebih kuat daripada qiyas yang diusung Al-Mauṣily.