Beragamnya metode penentuan awal bulan kamariah disinyalir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengawali bulan kamariah, khususnya 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah. Pemerintah pun telah berupaya menyatukan perbedaan melalui beberapa pertemuan antar ormas untuk mencari solusi penyatuan perbedaan awal bulan kamariah, dan munculnya kriteria imkanur rukyat yang digunakan oleh pemerintah, diharapkan bisa menyatukan perbedaan dalam mengawali Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Akan tetapi sepenuhnya belum berhasil untuk menyatukan perbedaan tersbeut. Salah satu ormas yang pernah berbeda dengan pemerintah adalah Nahdaltul Ulama (NU). Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedan tersebut?
Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang metode penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut NU dan pemerintah antara tahun 1992 M sampai tahun 2015 M serta bagaimana hasil keputusan sidang isbat pemerintah dan ikhbar oleh Nahdlatul Ulama? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah antara tahun 1992 M sampai tahun 2015 M?
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan data primer berupa buku Keputusan Menteri Agama terkait penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dan hasil ikhbar NU mengenai pemberitahuan mengenai awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dari 1992 M sampai 2015 M. Sementara itu, data sekunder buku-buku yang terkait dengan metode penentuan awal bulan kamariah menurut NU dan pemerintah. Melalui data yang ada, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan permasalahan yang dikaji.
Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa NU dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan metode rukyatul hilal, sedangkan pemerintah menggunakan metode imkan rukyat. Dari hasil isbat pemerintah dan ikhbar NU, didapati perbedaan awal Syawal 1992, 1993, 1994 M. Faktor penyebab perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan acuan hisab dan perbedaan Idul Adha 1420 H, disebabkan pemerintah tidak konsisiten dengan hasil Musyawarah MABIMS 1998 M.