Ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda
terhadap ukuran kafa’ah dalam pernikahan. Menarik jika suatu kajian
mengenai kafa’ah diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab
dengan latar belakang yang berbeda. Karena berdasarkan asumsi
penulis bahwa perubahan masa dari Imam madzhab memutuskan
suatu hukum sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan
perubahan eksistensi suatu hukum. Imam al-Syafi’i berpendapat
bahwa hirfah menjadi ukuran kafa’ah dalam pernikahan dan beliau
menegaskan bahwa seseorang yang berprofesi rendah tidak sederajat
dengan seseorang yang prfrofesinya tinggi. Sedangkan menurut Imam
Maliki hirfah tidak menjadi ukuran kafa’ah karena kesetaraan
seseorang tidak di lihat dari profesinya melainkan dari agamanya
(ketaqwaan).
Perbedaan pandangan tersebut salah satunya di sebabkan oleh
adanya ta’arudh dalam qiyas, adanya perbedaan dalam memahami
suatu teks, kemudian faktor sosio history dan pemahaman ‘illat hukum
yang berbeda. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan
masalah sebagai berikut, yaitu: 1. analisis implikasi hukum hirfah
(profesi) sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut Imam
Syafi'i dan Imam Maliki, 2. analisis istinbath hukum hirfah sebagai
kriteria kafa’ah dalam pernikahan Imam Syafi’i dan Imam Maliki.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahanbahan
pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya
yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya
berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih
menggunakan pada kajian teks. Sumber data primernya yaitu: kitab
Al-Umm karya Imam Syafi’i dan kitab Muwatha’ karya Imam Maliki.
Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analitis, content analysis dan metode analisis
komparatif.
Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan implikasi
hukum hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi’i bahwa perihal kafa’ah itu diperhitungkan karena
apabila terjadi ketidak se-kufu-an maka salah satu pihak berhak
membatalkan perkawinan (fasakh). Sedangkan Imam Maliki tidak
memperhitungkan hirfah sebagai kriteria kafa’ah maka jika terjadi
ketidak se-kufuan salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk
membatalkan pernikahan. Imam Maliki yang notabenya ahli hadits
menetapkan hukum kafa’ah dengan menggunakan hadits yang
dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah. Sedangkan Imam as-Syafi’i
semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih
banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya maka dalam
pendapatnya tentang kafa’ah lebih dipengaruhi oleh pebandingan
qiyas.Yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu
yang terjadi di beberapa tempat dimana beliau pernah tinggal.