Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dilakukan melalui suatu perjanjian kredit (perjanjianpembiayaan) antara BMT dengananggota.Sehingga terjadi hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana anggota pengguna dana lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut wanprestasi. Oleh sebab itudaripihak BMT dapatmensyaratkanadanya jaminan yang harus diserahkan oleh anggota penggunadanakepada BMT.
Skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS DI BMT NU AL-AMANAH TARUB TEGAL). Judul ini dilatarbelakangi dengan adanya praktek jaminan dalam perjanjian kredit berupa surat-surat berharga,sepertisurat BPKB mobilatausepeda motor, dan sertifikat tanah atau rumah.Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberi gambaran jelas mengenai praktik perjanjiankredit di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.
Setelah dilakukanpenelitian di BMT NU Al-AmanahTarub Tegal,dapatdisimpulkanbahwa BMT NU Al-Amanahtidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanahhanya memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada anggota aman dan dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah dalam kredit tersebut sama dengan pengikatan jaminan kredit yang ada di bank konvensional, yaitu akad rahn sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan BMT setuju memberikan pinjaman (qard).Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan (rahn) kepada bank syari’ah sebagai agunan. Selain itu pihak BMT harus memperoleh jamian dari nasabah sebagai jaminan kredit yang diberikannya. Oleh karenaitu, BMT NU Al-Amanahharus lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam pengikatan jaminan tersebut, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syara’.Karena dari akadlah semua dapat dikatakan sah atau tidak sah.