BPJS Kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan
khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena yang menarik
kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam
Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS tersebut, yaitu diantaranya
Menurut hasil ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI pada
tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS adalah belum
sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung gharar, maysir dan riba.
Adapun menurut keputusan Mu’tamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus
2015, hukum BPJS kesehatan adalah boleh karena BPJS kesehatan
tergolong dalam konsep syirkah ta’awun yang sifatnya gotong royong
(sukarela). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu
Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama
dalam memandang BPJS Kesehatan dan Bagaimana penggunaan metode
penetapan hukum tersebut dilihat dari prespektif ilmu ushul fiqh.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)
yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan
dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder.
Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi
kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif
analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa Metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang BPJS
Kesehatan adalah memakai metode manhaji yaitu metode dengan
mengikuti jalan pikiran imam madzab dengan menggunakan kaidah-kaidah
pokok. Hal dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS
Kesehatan memakai rujukan alquran, as-sunnah dan aqwal ulama.
Penggunanaan metode manhaji dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan
dilihat dalam prespektif ilmu ushul fiqh menurut penulis adalah bahwa
metode manhaji digunakan dengan cara penalaran bayani. Hal ini dalam
ushul fiqh disebut ijtihad tatbiqi.