Di lingkungan Kelurahan Slerok Kota Tegal terjadi salah satu
kegiatan muamalah yaitu sewa menyewa. Dalam hal ini obyek sewa
menyewa tersebut adalah bangunan di atas tanah milik negara.
Pemanfaatan tanah tersebut didasarkan pada keinginan individual
orang ataupun golongan tertentu yang tanpa izin dari pihak yang
berwenang. Pemanfaatan tanah tersebut berupa bangunan permanen
dan semi permanen yang oleh pihak penyewa digunakan sebagai
warung. Kompensasi dari sewa menyewa warung tersebut untuk
keuntungan perseorangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa
menyewa tanah milik negara di Kelurahan Slerok Kota Tegal, serta
untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa
menyewa tanah milik negara di Kelurahan Slerok Kota Tegal.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya dalah
proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif.
Sewa menyewa tanah milik negara yang terjadi di Kelurahan
Slerok Kota Tegal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota,
barang milik negara tersebut termasuk pula tanah, oleh sebab itu sewa
menyewa tanah milik negara tidak sah di laksanakan karena pihak
yang menyewakan tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan
tanah tersebut. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2011 dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang
akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin”.
Kegiatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pelaksanaan
konstruksi pada ruang sungai. Sedangkan perizinan tersebut diberikan
oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air
pada wilayah sungai yang bersangkutan, sedangkan pihak yang
menyewakan tidak mempunyai izin dari gubernur maupun walikota.
Praktik sewa menyawa yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad al ijarah tanah milik negara tersebut
terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu ujrah (upah)
yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berwenang atau pihak
pengelola tanah milik negara. Upah sewa menyewa tanah milik negara
tersebut diberikan kepada individual maupun golongan tertentu. Hak
kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Tegal adalah hak
dari Pemerintah Daerah Kota Tegal. Tanah irigasi yang menjadi obyek
sewa menyewa tersebut adalah hak kekuasaan Pengelola Sumber
Daya Air, sedangkan dalam praktiknya yang menjadi mu’jir bukan
dari Pengelola Sumber Daya Air, melainkan individual maupun
golongan tertentu. Selain itu, mu’jir juga tidak menyebutkan sifat dari
obyek manfaat yang diperoleh musta’jir. Para pihak yang menjadi
mu’jir tidak menjelaskan bahwa tanah yang mereka sewakan adalah
tanah milik negara.