Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah asas sukarela, yaitu kedua mempelai perlu saling kenal-mengenal terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun di dalam prakteknya di desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, banyak pasangan mempelai yang melangsungkan perkawinan karena dipaksa oleh orang tuannya. Hal ini karena masyarakat pedesaan masih mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang dianggap baik, begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan dengan wali mujbir, yaitu perkawinan atas dasar paksaan dari orang tua (wali) kepada anak perempuannya.
Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap wali mujbir dalam pernikahan yang terjadi di desa Puguh? dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap wali mujbir dalam pernikahan?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wali mujbir dalam pernikahan adalah pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju jenjang perkawinan dengan indah dan sama sekali tidak diartikan dengan paksaan (ikrah) yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan wali mujbir yang menyebabkan masalah terkait adalah keinginan orang tua, karena mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan, dan karena permintaan tokoh masyarakat atau ulama. Sedangkan analisis hukum Islam (fiqih) masih mengakui adanya hak ijbar, pertama menurut imam asy Syafi’i berpendapat dalam sebuah perkawinan, seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar, baik gadis belum dewasa, gadis dewasa maupun janda. Kedua menurut imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak ijbar diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa dan orang gila, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak ijbar, karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sedangkan menurut penulis, ijbar nikah kalau dikaitkan dengan konteks zaman sekarang, sudah tidak signifikan. Artinya, sistem ijbar ini harus dihapuskan kecuali jika ijbar nikah bisa mewujudkan kemashlahatan tidak perlu dihapuskan. Dampak dari ijbar adalah pertengkaran antara suami istri yang akan mengantar mereka kepada perceraian. Dengan demikian, perwujudan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sangat jauh dari harapan. Selain itu, hubungan silaturrahim yang telah dijalin antara kedua belah keluarga pasangan suami, menjadi terancam dan putus.