Pengaturan pengelolaan wakaf uang dimuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Regulasi wakaf uang berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap wakaf ke arah wakaf produktif dan aset liquid. Pelaksanaan wakaf dimungkinkan dalam nominal kecil dan temporer. Investasi wakaf dilakukan melalui mediasi lembaga keuangan syariah dan dalam sektor perekonomian modern baik langsung ataupun tidak langsung.
Realitas implementasi regulasi wakaf uang pasca UU Wakaf diteliti untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana wakaf uang dipahami, diterima dan diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang? 2)Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf setelah enam tahun diundangkan di Indonesia?
Kajian sosio-legal dengan metode penelitian kualitatif fenomenologis dipilih penelitian ini. Regulasi wakaf uang sebagai materi “law in Book” dalam UU Wakaf dan regulasi pendukung lainnya diteliti pada tingkat penerapan dan penerimaan stakeholder pengelola wakaf uang sebagai “law in society”. Perspektif yang digunakan adalah teori perubahan hukum dan perubahan sosial, teori perilaku dan efektifitas hukum serta teori manajemen filantropi keadilan sosial dan bisnis sosial. Temuan penelitian ini adalah: 1) terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti 2) kecendrungan perkembangan pengelolaan wakaf uang berbeda. Wakaf uang sesuai desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Wakaf uang yang dipahami sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang di masyarakat dengan pesat.
Regulasi wakaf uang telah mendelegitimasi proses wakaf tunai yang berkembang di masyarakat yang berdampak melahirkan perilaku hukum penghindaran atau pengabaian hukum. Penghindaran regulasi wakaf uang dengan beralih ke model derma lain. Pengabaian regulasi dengan tetap bertahan pada konsep wakaf tunai yang telah dipahami.
Regulasi wakaf uang kurang mendukung terwujudnya wakaf uang sebagai alat pemberdayaan dan kesejajaran ekonomi di masyarakat. Skema pengelolaaan wakaf uang perlu disempurnakan dengan menjadikan LKS sebagai nazhir dan menjadikan dana wakaf uang sebagai modal bisnis sosial integratif. Wakaf tunai untuk pembangunan sarana ekonomi produktif dan sosial yang berkembang di masyarakat perlu diakomodasi sebagai model wakaf dengan nazhir selain LKS.
Penelitian ini membuktikan ketidakberhasilan teori rekayasa sosial dalam perubahan hukum khususnya hukum administratif dan hukum yang berkaitan dengan paham dan keyakinan keagamaan di masyarakat. Perubahan hukum hanya menimbulkan pengabaian atau penghindaran dari masyarakat.

ABSTRACT
Cash waqf regulation changes the public perspective of the waqf from social to productive waqf, non liquid to liquid assets. The Cash waqf gives chance for giving in a small nominal and temporary waqf. It must be managed through the mediation of Islamic financial institutions. Waqf fund collected through cash waqf must be invested in a modern economy either directly or indirectly.
The reality of the implementation of cash waqf after regulation Act No. 41 in 2004 on Waqf studied to address the problem: 1) how cash waqf be understood accepted and implemented by the cash waqf institutions? 2) How cash waqf be managed by cash waqf institutions in Indonesia?
The study is a socio-legal study with phenomenological qualitative research methods. This study focus on understanding the cash waqf regulation as "law in the book" and how the implementation and acceptance of cash waqf as a "law in the society”. Social and law change, behavior and effectiveness of law and social justice philanthropy theories are used as a research perspective
The findings of this study are as follows. 1) It is founded that understanding and acceptance levels of cash waqf regulations is various. The various is acceptance and using all of cash waqf regulation, using a part and totally avoidance and ignorant the regulation. 2) Cash waqf regulation delegitimize the cash waqf process has been developed by the community. It is impact to avoid or ignore the regulation by most of waqf board and foundations. Some foundations avoid the regulation and switch to the model of other charitable. The others ignore the regulation and keep up with the concept of cash waqf has been understood. The avoidance and ignorant foundations earn the trust (even likely to increase) of the people. The other side the development of cash waqf management as the regulation is less encouraging. It is show that waqf act especially on cash waqf regulation is less effective.
The cash waqf regulation is less support the role of cash waqf as a tool of empowerment and economic equality in society. This study recommend to enhanced cash waqf by changing LKS-PWU faction not just a custodian but as a nazhir. LKS-PWU can make an integrative business and empowering on waqf fund investment. Changing waqf fund to social or productive asset, as society perception on cash waqf, is accommodated as cash waqf model running by non LKS nazhir
This study proofs the failure of law as social engineering theory on administrative law, especially on the public understanding and religious belief. Changing the law in this area will only lead to ignore or even a backlash from the public.