Musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2012 menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya, berkaitan dengan sanksi bagi koruptor dengan diperbolehkan untuk dihukum mati. Para alim ulama terutama dalam sidang komisi bidang diniyah waqiyyah menyepakati rumusan tersebut dan mendasarkan pendapatnya bahwa negara diperbolehkan menghukum mati melalui jalan ta’zir. Korupsi yang tidak masuk dalam kategori hudud maupun qishash, masuk dalam kategori ta’zir.
Hukuman mati merupakan sanksi hukum tertinggi dalam sistem hukum yang berlaku di dunia. Hukuman ini masih berlaku dalam koridor hukum Indonesia dalam kasus-kasus tertentu. Hukuman mati bagi koruptor bisa dilakukan sepanjang kemashlatan menuntut itu, serta hukuman ini sebagai obat terakhir jika hukuman lain terasa tidak ampuh.
Tujuan penelitian ini berupaya mengetahui dasar dan metode yang digunakan NU dalam merumuskan hukuman mati bagi koruptor, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya fatwa tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data primer bersumber dari salinan fatwa NU tentang kebolehan hukum mati bagi koruptor dengan dibantu dari berbagai referensi ilmiah. Data dikumpulkan kemudian ditelaah, selain data dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan sedikit analisis isi. Kemudian, diinterpretasikan dan disimpulkan hingga menjadi hasil kerja penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi koruptor dalam Islam bisa diterapkan sepanjang kemashlatan umum menuntut itu. Rumusan hukum yang dikaji alim ulama’ NU memperbolehkan hukuman ta’zir dengan cara membunuh. Hukuman mati diilhaqkan dengan hukum yang ada pada hirabah. Dalam konteks berhukum di Indonesia, boleh membunuh mati setelah pengadilan mempertimbangkan hukuman yang tepat dan sudah layak betul untuk dihukum mati. Mahkamah Konstitusi menyatakan hukuman mati masih sah di Indonesia. Meski begitu, hukuman mati belum bisa diterapkan karena tiadanya tuntutan dari kejaksaan yang menuntut hukuman mati bagi koruptor. Hakim bisa berlaku progresif dengan memberi hukuman lebih di atas tuntutan kejaksaan.