Sepengetahuan kita, obat yang dijual di pasaran sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Pemikiran semacam itu kurang tepat, karena banyak yang kita jumpai di sekitar kita sebagian besar ada yang tidak legal (ilegal) yang terjadi di Semarang, itu disebabkan pola pengawasan yang dilakukan pemerintah kurang memadai agar supaya tidak terjadi yang demikian. Di sekeliling kita masih banyak yang mengedarkan obat-obat tradisional yang tidak menggunakan izin dari BPOM atau dari Kemeneterian Kehesatan bahwa tidak membolehkan mengedarkan obat-obatan di tataran konsumen secara bebas, hal ini sangat membahayakan konsumen yang menggunakan dan tidak mengetahuinya. Obat tradisional yang tidak memiliki izin ini sering tidak layak yang telah ditetapkan oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan. Seperti yang terjadi di Semarang.
Undang-undang yang diterapkan dalam kasus ini adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Dalam kasus ini terdapat dua permasalahan yaitu apa ketentuan pemidanaan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana pandangan hukuman pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau kepustakaan (library research). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Yang dimaksud dengan pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum-hukum tertulis yang telah dihasilkan. Jika dilihat dari hukum Islam maka dalam masalah ini penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut tergolong dalam tindakan yang dapat dikenakan jarimah ta’zir dengan memberikan sebuah alasan melihat pidana umum yang menjatuhkan atau memberikan penjara selama satu bulan penjera, karena menurut pemahaman penulis pennjara yang diberika ringan maka pantaslah jika hukuman ta’zir itu diberikan.