Konsep kebijakan produksi dalam teori produksi aliran ekonomi modern belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sebagai buktinya, telah terjadi fenomena yaitu banyak produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau perusakan ekosistem, dan banyak produksi yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal. Oleh karena itu, para pakar ekonomi konvensional mulai menyadari pentingnya menelaah prinsip-prinsip produksi dalam Islam, sehingga perlu meneliti pemikiran salah seorang tokoh ekonomi Islam yaitu M. Abdul Mannan. Sebagai perumusan masalah adalah bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi? Bagaimana relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia?
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer adalah Buku-buku Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terj. M. Nastangin; 2) The Making Islamic Economic Society. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi documenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Menurut M. Abdul Mannan, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Untuk itu Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produski barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan sistem prosuksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi, tampaknya pemikiran dan sarannya sudah diterapkan di Indonesia. Penerapannya yaitu pertama, adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan dan produksi. Kedua, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Keempat, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat.