Salah satu yang berhak menerima zakat adalah Amil Zakat. Di Indonesia Amil Zakat berbentuk lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setiap tugasnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang menarik untuk dikaji dari undang-undang tersebut adalah pasal 30, bahwa pembiayan BAZNAS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Salah satu BAZNAS yang berdiri di Indonesia adalah BAZNAS Kota Semarang. Dari situ penulis tertarik untuk meneliti BAZNAS Kota Semarang, apakah sudah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, baik secara teori ekonomi maupun hasil observasi di lapangan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang, serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan Badan amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang. Dari dua rumusan masalah tersebut penulis beranggapan akan bisa mendeskripsikan dan menganalisis dalam teknik pembiayan BAZNAS Kota Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pengurus dan karyawan BAZNAS Kota Semarang. Sementara data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan arsip dokumen pihak BAZNAS Kota Semarang. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting. Pertama, bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa dalam untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengimpelmentasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang. Faktor pendukungnya adalah konsistensi Pemerintah Kota Semarang dan konsistensi BAZNAS Kota Semarang. sedangkan faktor penghambatnya secara umum tidak ada.