Pensyaratan adanya jaminan sebelum diadakan pembiayaan diterapkan oleh BMT Asy Syifa’ dalam semua produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang mengharuskan anggota untuk menyerahkan jaminan yaitu produk pembiayaan yang menggunakan akad al qardh. Sebelum mendapatkan pembiayaan anggota melakukan kesepakatan dengan BMT yang diikat dalam sebuah perjanjian pembiayaan selain itu ada perjanjian mengenai pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah akta jaminan fidusia. Ketentuan tentang jaminan fidusia belum diatur berdasarkan ketentuan Syariah dan hanya diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana mekanisme penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan al qardh di BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan al qardh.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Reseach). Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan,wawancara secara terbuka dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan normatif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam pembiayaan al qardh selain ada perjanjian akad al qardh ada perjanjian ikutan yang dilakukan antara anggota dengan BMT yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pernyataan telah dilakukan pembebanan atas objek jaminan fidusia ditempat dimana objek jamian fidusia tersebut berada dan objek menjadi milik penerima fidusia sedangkan objek tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia sebagai peminjam pakai. Menurut para ulama kesepakatan dalam rahn yang mensyaratkan adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang jaminan dari orang yang menggadaikan kepada penerima gadai menyebabkan batalnya akad rahn. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam akta jaminan fidusia ini batal begitu pula akad pejanjian pembiayaan al qardh tersebut. Apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap perjanjian yang didalamnya terdapat syarat yang rusak maka perjanjian atau akad tersebut rusak dengan sendirinya. Begitu pula perjanjian pembiayaan al qardh di BMT Asy Syifa’ yang didalamnya terdapat perjanjian akta jaminan fidusia yang dianggap batal karena adanya syarat rusak didalam akad tersebut, maka mengakibatkan perjanjian pembiayaan al qardh tersebut juga rusak dengan sendirinya.