Take over merupakan salah satu bentuk jasa pengalihan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Aturan pelaksanaan take over diatur dalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan take over di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan ketentuan fatwa DSN MUI tersebut. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Take Over Penyelesaian Utang-Piutang Di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002”.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimana pelaksanaan take over dalam penyelesaian utang-piutang yang terjadi di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal, dan (2) apakah pelaksanaan take over dalam penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NOMOR 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengambil objek di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan take over yang terjadi di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalis pelaksanaan take over tersebut dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Pelaksanaan take over di BMT Bina Umat Mandiri Cabang Adiwerna Tegal adalah: nasabah mengajukan permohonan take over, mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan, lalu pihak BMT melakukan survei. Jika disetujui maka akan dibuat perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa. Setelah itu, pencairan pembiayaan dana dan pihak BMT melunasi sisa utang nasabah di bank lama. Kemudian nasabah melunasi utangnya ke BMT dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan.
Kedua, Pelaksanaan take over penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Yaitu tidak adanya akad qardh di awal penalangan atau pelunasan sisa utang nasabah ke bank lama. Di sisi lain, penetapan ujrah tidak sesuai dengan butir keempat dari alternatif 3 dalam fatwa, dimana ujrah yang ditetapkan BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal didasarkan pada persentase dari jumlah talangan (plafond). Perhitungan ini dikhawatirkan akan mendekati riba dan besarnya ujrah tidak sesuai dengan effort (usaha) yang dilakukan pihak BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal dalam jasa pelunasan utang nasabah ke bank lama.