Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya hidup bahagia dalam tahta perkawinan. Atas alasan itu, terkadang orang tua bersikeras menjodohkan anak perempuannya dengan pasangan yang dianggap cocok tanpa mempertimbangkan penolakannya. Sebagai bentuk pengabaian orang tua atas hak anak yang sering dipraktekkan dalam sistem kawin paksa. Apakah sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan memaksa anak gadis dalam perkawinan? Ternyata di kalangan fuqaha’ terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunah, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan pendapat kedua persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk Imam Syafi‘i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.Sehubungan dengan hal ini, maka penulis membuat penulisan mengenai perumusan permasalahan yang harus dipecahkan terkait pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), di mana sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim al- Jauziyyah dalam kitabnya Zad Al Maad berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahkannya. Sementara mayoritas fuqaha’ berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunnah, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kasus ini berpegang kepada mantuq nas yang dikuatkan dengan menggunakan ‘illat masa kecil (as-sugr), sedangkan mayoritas fuqaha’ berpegang kepada mafhum mukhalafah yang dikuatkan dengan menggunakan ‘illat al-bikr (perawan). Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya Zad al-Maad menggunakan pendapat kedua untuk masalah persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan yaitu menggunakan ‘illat masa kecil (as-sugr). Pendapat Ibnu Qayyim al - Jauziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.