Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 tentang tindak pidana santet

Mubarok, Ahmad Dliya’ul (2016) Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 tentang tindak pidana santet. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[thumbnail of COVER.pdf]
Preview
Text
COVER.pdf - Accepted Version

Download (346kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (88kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf - Accepted Version

Download (269kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf - Accepted Version

Download (194kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf - Accepted Version

Download (205kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf - Accepted Version

Download (54kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography

Download (54kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf - Supplemental Material

Download (405kB) | Preview

Abstract

Santet/Black Magic dalam segi hukum Islam termasuk perilaku syirik, sedangkan syirik adalah dosa besar, santet dalamhukum Islam termasuk amdun mahdlun (pembunuhan yang disengaja) dan merupakan tindakan kriminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahannya, sebab anatomi yang timbul di masyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di ranah hukum Islam dan hukum pidana yang terkenal dengan adagium legendaris von feuerbach yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya” hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dari situlah para pakar hukum pidana banyak yang membahas pasal santet yang terdapat pada RUU KUHP pasal 295 menjadi persoalan, Berangkat dari latar belakang, muncul pertanyaan bagaimana pemikiran analisa kriminalisasi santet menurut para pakar hukum pidana dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya?
Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) sehingga teknik pengumpulan data nya yaitu dengan menggali buku, artikel, dan dokumen- dokumen pustaka lainnya sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data nya tidak berbentuk angka atau dapat diangkakan, sebab dalam menganalisis data menggunakan kata- kata. Metode analisis yang dipakai yakni comparative analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut RUU KUHP pasal 295 tentang perbuatan santet dapat dikriminalisasikan dengan pembuktian yang sudah berlaku di Indonesia, dengan menggunakan asas subjektivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain, dan boleh menggunakan metode qiyas, hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al Qur’an, Hadist atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Menurut tinjauan hukum Islam, tindak kejahatan santet menurut pasal 295 RUU KUHP dapat dikriminalisasikan dengan catatan ada pembuktian, pembuktian bisa berupa persangkaan, saksi ahli, pemeriksaan setempat dan dapat dipidanakan sesuai KUHP dengan menerapkan beberapa pasal seperti pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan). Kriminalisasi Santet juga sesuai dengan hukum Islam, karena factor syirik dan ada unsur kesegajaan. Santet termasuk amdun mahdlun (pembunuhan secara disengaja) dan penyelesaian dalam Islam dengan menggunakan asas subjectivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain/semasanya, dan menggunakan metode qiyas hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al Qur’an, Hadist atau KUHP yang berlaku di Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Additional Information: Pembimbing: Drs. H. Eman Sulaeman, MH.; Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana; Santet
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam
Depositing User: Nur Rohmah
Date Deposited: 21 Apr 2017 00:52
Last Modified: 21 Apr 2017 00:52
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6729

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics