Ada banyak kasus korban pemerkosaan, pencabulan, dan pedofilia yang menimpa pada anak. Pada 2011 sebanyak 216 kasus, tahun 2012 sebanyak 412 kasus, tahun 2013 sebanyak 343 kasus, tahun 2014 sebanyak 656 kasus, dan hingga Apri 2015 sebanyak 44 kasus. Serangkaian kasus yang sangat membahayakan bagi anak-anak ini mendorong Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah untuk membahas tentang hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.
LBM yang menjadi lembaga fatwa di dalam Ormas NU ini memiliki tugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Fatwa tentang hukuman bagi pelaku pedofilia dikeluarkan oleh LBM NU Jawa Tengah pada Senin 14 Desember 2015 di Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Purwanegara Banjarnegara.
Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, pembahasan dikerucutkan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu: Pertama, bagaimana putusan bahtsul masail dan istinbath LBM PWNU Jawa Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil? Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pidana pedofilia dalam hukum positif dan hukum Islam?
Hasil dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa: Pertama, LBM PWNU Jawa Tengah menjawab bahwa hukuman kebiri sementara bagi pelaku pedofil adalah makruh berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik. Sedangkan jika hukuman kebiri itu bersifat permanen maka hukumnya haram karena menghilangkan potensi melanjutkan generasi ekosistem manusia. Model istinbath hukum LBM PWNU Jawa Tengah adalah melalui tekstual dan manhaji. Tekstual dimaksudkan mencari keterangan-keterangan yang berisi penjelasan tersurat atau eksplisit dari kitab-kitab salaf. Kedua, persamaan dan perbedaan jika dilihat secara keseluruhan, kebanyakan motifnya pelaku balas dendam, karena trauma dan putus asa atas penyesalan yang dialaminya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan sumber data primer menggunakan hasil putusan bahsul masail PWNU Jawa Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil. Data-data lainnya yaitu data sekunder yang terdiri dari data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut. Metode dalam mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara. Lalu data-data tersebut dianalisis.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum tentang hukuman bagi pelaku pedofil, juga berkontribusi bagi perkembangan fikih kontemporer, bahwa fikih selalu merespon dengan cepat semua problematika umat.