Secara fitrah alamiah tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan undang-undang, karena menurut pandangan agama, tidak ada satu ajaran pun yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang anak luar kawin, harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka.
Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim terhadap status anak di luar nikah dalam memutusakan perkara nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla?. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap status pengesahan anak di luar nikah?
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/Pa.Bla. dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla . Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis menggunakan deskriptif-analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA. dalam rekonvensi tentang status pengesahan anak di luar nikah yaitu dalam ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (Volledeg), mengikat (Bindend), dan menentukan/memaksa (Dwingend). Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan status pengesahan anak di luar nikah tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan ketika Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi melangsungkan pernikahan setelah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berusia 2 tahun. Dengan demikian anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi merupakan anak zina dan tidak bisa diakui oleh ayah biologisnya. Selain itu, Putusan tersebut menurut penulis masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Yaitu tidak bisa memberikan hukuman pada para pelaku zina, dan mengakibatkan perzinahan merajalela, karena dengan mudahnya pengakuan cukup menjadi bukti yanng sempurna. 2. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi terhadap status pengesahan anak di luar nikah melihat pada pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Padahal anak yang lahir tersebut lahir di luar perkawinan. Melihat pasal pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan untuk anak zina tidak bisa menjadi anak sah dari ayah biolgisnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits shahih Bukhori.