Kabupaten Demak dikenal sebagai daerah tujuan wisata religi, salah satunya adalah Makam Kadilangu (Makam Sunan Kalijaga) yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari seluruh Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengemis untuk meminta-minta sedekah. Akan tetapi, kegiatan mengemis tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Demak memberikan sanksi pidana kurungan paling lama 7 hari dan/atau denda maksimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada seseorang yang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum. Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi pidana Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat bagi pengemis di Makam Kadilangu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana tersebut.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan memfokuskan pada pengumpulan data dari informan yang telah penulis tentukan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan data pendukung lainya seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau fenomena kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengemis seperti kurungan selama 7 (tujuh) hari dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) belum dilaksanakan secara maksimal. Satpol PP dan Dinas Sosial tidak melimpahkan pengemis yang melanggar ketentuan Perda ke pengadilan untuk diberikan sanksi pidana. Sedangkan mengemis termasuk dalam jenis jarimah ta'zir, karena hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Maka, pemberian sanksi pidana terhadap pengemis lebih tepat adalah mengenakan hukuman ta'zir, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun Perda sah-sah saja jika dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang dalam hal ini mempunyai kewenangan sebagai Ulil Amri untuk menentukan jenis hukuman yang akan ditetapkan kepada pengemis.