Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif seringkali menjadi masalah, jika eksekutif terlalu dominan maka legislatif akan kehilangan fungsi kontrol. Sebaliknya apabila legislatif yang dominan maka stabilitas pemerintah menjadi kurang terjamin. Demikian pula, bila eksekutif mencampuri kekuasaan yudikatif, maka kekuasaan yudikatif menjadi tidak independen (merdeka). Masalahnya yaitu mengapa Muhammad Asad tidak memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran tersebut?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primernya yaitu karya Muhammad Asad: a). The Principles of State and Government In Islam; dan karya lainnya yang berjudul: b). Islam di Simpang Jalan. Data sekunder yaitu sejumlah literatur yang mendukung tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) Menurut Muhammad Asad, di dalam suatu negara yang tunduk kepada syariat Islam tidak terdapat pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Asad, pemisahan secara tegas tidaklah menguntungkan karena tidak dapat saling mengontrol. Prinsip pemerintahan di Barat memang mempunyai beberapa kebaikan tertentu, tetapi kekurangannyapun banyak. 2) Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Asad tentang tidak adanya pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pertama, faktor pendukung (internal dan eksternal). Kedua, faktor penghambat (internal dan eksternal). Pertama, faktor pendukung (internal dan eksternal). Secara internal, Asad melihat bila kekuasaan itu hanya di tangan satu orang maka ada kecenderungan disalahgunakan karena itu perlu pemisahan kekuasaan, namun tidak boleh secara tegas. Secara eksternal, Asad melihat negara Inggris dan Prancis pada waktu kekuasaan itu full power hanya di tangan satu orang maka telah terjadi absolutisme yaitu kesewenang-wenangan penguasa dalam membuat dan memutuskan kebijakan termasuk dalam penegakan hukum. Pada waktu itu, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.