Menghadapi dunia global dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariatif, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap. judulPembiayaan serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari merupakan salah satu produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar sehari – hari. Pembiayaan serba – serbi menggunakan prinsip akad jual beli Murābaḥah di dalam pelaksanaanya. Aturan tentang pelaksanan akad Murābaḥah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga praktik pembiayaan Murābaḥah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mengacu kepada fatwa tersebut. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad Murābaḥah di LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murābaḥah dalam pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang”.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan akad Murābaḥah pada Pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksaan Akad Murābaḥah pada pembiayaan serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yang mengambil obyek di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan akad Murābaḥah pada pembiayaan Serba – serbi yang terjadi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang.
Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menganalis praktik tersebut dengan
menggunakan teori – teori fikih dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murābaḥah.
Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Pelaksanaan Akad Murābaḥah Pada Pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang belum mememuhi rukun dan syarat akad Murābaḥah. Rukun dan syarat yang belum terpenuhi adalah rukun dan syarat obyek akad. Barang yang diperjualbelikan dalam akad Murābaḥah pada pembiayaan serba – serbi di KSPPS BINAMA merupakan barang yang tidak ada, barang bukan merupakan milik penjual (BINAMA), barang mengandung unsur gharar dan tidak bisa diserahterimakan. Kedua, Pelaksanaan akad Murābaḥah pada pembiayaan serba – serbi di KSPPS BINAMA belum sesuai dengan ketentuan umum ayat 1 dan 9 dalam fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi acuan dalam akad Murābaḥah.