Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan hukum bagi terbentuknya badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undang-undang tersebut mengenai pendirian PT menunjukkan adanya hubungan dengan hukum syirkah dalam Islam. Namun ada beberapa ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara ketentuan PT dan syirkah dalam Islam. Salah satunya disyaratkan adanya ketentuan tanggung jawab terbatas dalam pendirian PT dan ketentuan akad pendirian PT terdapat kontradiksi dengan rukun dan syarat dalam syirkah.
Mengacu pada latar belakang di atas, terdapat masalah yang memerlukan pembahasan secara intensif yaitu bagaimana ketentuan pendirian PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menurut fiqih syirkah ?
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka metode kajian yang diterapkan harus tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam perundang-undangan maupun buku atau jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni merujuk pada undang-undang disandingkan dengan kajian kitab-kitab fiqih. Studi dokumen menjadi dominasi dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran secara tekstual.
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh satu temuan dalam penelitian ini. Beberapa ketentuan pendirian PT memenuhi rukun dan syarat syirkah dalam Islam yaitu akad perjanjian diselenggarakan oleh lebih dari satu pihak (‘aqid), shighat dalam ijab dan qabul tercermin dalam akta pendirian melalui RUPS pertama, anggaran dasar dalam akta yang memuat tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden sesuai dengan syarat syirkah kaitannya dalam pemenuhan hak bagi para pihak dan status badan hukum PT menjadikan hak tasharruf pada pengelolaan syirkah disandarkan kepada direksi sebagai wakil pemegang saham.