Penelitian ini disusun untuk memenuhi dua tujuan; pertama, melakukan identifikasi terhadap tindak kejahatan korupsi dalam pandangan hukum pidana Islam; kedua, untuk merumuskan formulasi teori hukuman tindak kejahatan korupsi menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini mengambil bentuk penelitian kualitatif, oleh karenanya metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data kepustakaan sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Pendekatan hukum doktrinal digunakan sebagai alat analisis disinkronkan dengan metode deskriptif-analitis. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah, pertama, bahwa tindak pidana korupsi, sebagai sebuah kejahatan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari perspektif agama (baca: fiqh) saja, namun perlu dilihat dari perspektif global dalam konteks ketatanegaraan, sosial, dan politik, sebagaimana ketika melihat perspektif kejahatan terorisme. Perspektif inilah yang memungkinkan mengkategorikan korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu ketika korupsi diidentifikasi sebagai pencurian (sariqah), maka seharusnya ia menjadi kejahatan pencurian yang luar biasa (sariqah al-kubrâ) yang harus dihukumi sebagai jarîmah hirâbah. Kedua, reformulasi teori hukuman korupsi harus dikonstruk dalam kerangka pembaharuan hukum Islam yang tidak terlalu fiqh oriented, sehingga menghasilkan rumusan yang lebih variatif, aplikatif, reformatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengkategorikan korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), menjadikan upaya pemberantasannya menjadi lebih optimal karena berlakunya asasasas seperti asas berlaku surut (asas raj’iyyah), asas hukuman maksimal, dan asas pembuktian terbalik.