. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak sesuaian antara praktik operasional KSPPS Marhamah Wonosobon Cabang Leksono dalam produk pembiayaan Rahn khususnya dalam pengambilan biaya jasa (ujrah) dengan fatwa Dewan Syariah MUI. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan akad dan penetapan biaya jasa tersebut yang akhirnya menyangkut ke dalam aspek keuntungan dan kesyariahan praktik operasional pembiayaan rahn yang ada di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.
Rumusan Masalah yang penulis rumuskan guna membatasi pembahasan permasalah yakni ada tiga rumusan masalah, berikurt adalah rumusan masalah yang penulis rumuskan: Pertama: Bagaimana cara penetapan biaya jasa pada pembiayaan rahn wal qardh di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Kedua: Bagaimana cara perhitungan biaya jasa pada pembiayaan rahn wal qardh di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Dan Kertiga: Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Pengamatan atau observasi secara langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian, Wawancara dengan karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono, dan juga dengan cara dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti pengumpulan data dengan dokumen-dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produk pembiayaan Rahn di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono menggunakan kombinasi akad Rahn Tasjily dan Qardh, yaitu KSPPS Marhamah hanya menyimpan bukti kepemilikan atau surat kepemilikan dari barang gadai dan pencairan pinjaman dengan menggunakan akad qardh. Dan penetapan biaya jasa (ujrah) yang diambil KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono adalah sebesar 2,5% dari utang pokok (pinjaman), praktik pengambilan biaya jasa ini termasuk ke dalam kategori riba qardh, yaitu tingkat kelebihan yang ditetapkan atas utang. Selain itu, praktik ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, dalam pengambilan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (marhun).