Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 04 April 2000 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), dalam ketentuan pembiayaan dipoin keenam bahwa “ LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian” dan dalam rukun dan syarat pembiayaan pada poin keempat bahwa “ Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS), penentuan margin pembiayaan mudharabah di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) ditentukan oleh kedua belah pihak dengan bentuk nominal yang disesuaikan dengan besar kecil pembiayaan yang diajukan anggotanya, tidak dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan. Dan mekanisme penanganan anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) adalah pihak KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) hanya tahu dalam setiap hari atau bulannya anggota mengangsur angsuran bagi hasil dan pengembalian uang pembiayaan seperti yang sudah disepakati di awal perjanjian. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA (BUS) CABANG PECANGAAN JEPARA
Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di KJKS Cemerlang Weleri. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan margin pembiayaan mudharabah di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori mudharabah dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”. Jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi.