BPRS Artha Mas Abadi Pati yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana melalui produk-produknya dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip syari’ah sebagai landasannya, diantaranya adalah pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah. BPRS Artha Mas Abadi Pati mengeluarkan produk pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah, produk ini cukup menarik minat anggota karena dengan produk ini anggota dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa jasa dengan biaya sewa yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS dan anggota pembiayaan.. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengetahui yang pertama, yaitu tentang bagaimana praktek pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah, kemudian yang ke dua apakah praktek pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan BPRS Artha Mas Abadi Pati, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja BPRS Artha Mas Abadi Pati serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang akad ijarah pada pembiayaan ib multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa dapat disimpulkan sebagai berikut : implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan ijarah, karena dalam prakteknya BPRS Artha Mas Abadi Pati belum bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan prinsip ijarah digunakan untuk pembiayaan multijasa dimana BPRS telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak penyedia jasa.