Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang efektif dalam bidang wakaf. UU tentang wakaf juga memiliki makna yang sangat penting dalam melengkapi pilar-pilar penegakan hukum yang menurut teori sistem hukum secara efektif ditentukan oleh tiga hal, yakni substansi, kultur, dan struktur, dimana satu sama lain harus saling mendukung. Dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.