Penelitian ini berjudul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang”. Akad murabahah bil wakalah adalah akad yang paling dominan digunakan untuk produk pembiayaan di KSPPS Binama Semarang. Alasannya karena penerepan akad tersebut lebih memudahkan pihak KSPPS Binama dan anggota dalam melakukan operasional jual beli barang. Namun, sepertinya anggota masyarakat masih kurang memahami prosedur pelaksanaan akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk membahas akad murabahah dalam peroduk pembiayaan di KSPPS Binama.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer , yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung, antara lain yaitu hasil wawancara dengan karyawan KSPPS Binama Semarang. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui implementasi akad murabahah di KSPPS Binama, kedua, untuk mengetahui sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Binama Semarang.
Hasil dari penelitian ini yaitu pada prosedur perealisasian akad murabahah bil wakalah di KSPPS Binama belumsesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum murabahah dalam bank syariah point ke sembilan dan point ke empat, serta ketentuan murabahah pada nasabah pada point kedua. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah point ke sembilan menyatakan bahwasannya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Point keempat menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya ketentuan kedua menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.