Pada pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah pembiayaan untuk karyawan di KSPPS Binama. Salah satu akad yang sering di gunakan akan tetapi penggunaan akad tersebut tidak murni dengan kata lain pihak KSPPS Binama belum bisa membelikan langsung barang yang diminta oleh anggota melainkan memberikan sejumlah uang kepada anggota sesuai harga barang yang dibutuhkan. Pihak KSPPS Binama menjalankan pembiayaan tersebut mewakilkan anggota/karyawan untuk membeli sendiri, dengan kata lain KSPPS Binama tidak datang langsung untuk membeli sendiri. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang ada. Sehingga penelitian tersebut untuk membahas mengenai prosedur/aplikasi pelaksanaan akad murabahah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode tersebut meliputi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan KSPPS Binama Semarang, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan melihat langsung suasana kerja di KSPPS Binama Semarang serta dilakukan pencatatan, dan dokumentasi segala sesuatu yang berhubungan dengan judul yang telah diambil oleh penulis yaitu menyangkut dengan Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan untuk Karyawan di KSPPS Binama Semarang.
Secara riil praktek di KSPPS Binama dalam menggunakan akad Murabahah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya, seperti halnya pada saat penandatangan akad disertakan akad yang lain yaitu akad wakalah (perwakilan). Pada dasarnya prinsip jual beli dalam Murabahah pihak KSPPS Binama seharusnya menjadi penjual murni dan membelikan langsung barang yang dipesan oleh pihak anggota (karyawan). Pihak KSPPS memberikan kuasa langsung kepada anggota, kuasa diberikan untuk mewakili pihak KSPPS untuk pembelian barang yang dibeli langsung oleh anggota. Selain itu, Pembiayaan biasanya ada persyaratan yang menjadi pengikat suatu akad yaitu sebuah jaminan, pembiayaan ini dilakukan tanpa adanya jaminan.
Anggota (karyawan) dapat mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui seberapa harga pokok barang dan keuntungan, seperti itu dapat diketahui bahwa antara KSPPS dengan anggota tidak ada yang ditutup-tutupi, dengan kata lain tingkat transparansi pada akad tersebut tetap berjalan. Pembayaran yang ditunda (dicicil). Apabila pembayaran dilakukan dengan cara langsung dibayarkan pokok dan marginnya maka anggota merasa keberatan, jika dibayarkan dengan cara mencicil atau menggunakan sistem angsuran maka itu akan meringankan anggota.