Pembahasan tentang hukuman mati bagi produsen, pengedar, dan bandar Narkoba sangat fenomenal akhir-akhir ini, terutama setelah munculnya Fatwa MUI no.53 tahun 2014. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan lahirnya Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba, dan untuk mengetahui instinbath hukum fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu wawancara terkait fatwa MUI no.53 tahun 2014 dan data sekunder berupa informasi pengetahuan tambahan berupa buku, kitab, dan internet yang berkaitan dengan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba dalam pandangan hukum Islam. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis datanya mengguankan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, lahirnya fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba antara lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah. Munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan, antara lain: a) efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, baik saraf, otak, hati, organ vital maupun psikis manusia; b) adanya nash al-
Qur’an terkait bahaya dan larangan minuman khamer yang memabukkan dan melalaikan sebagaimana narkoba; c) adanya Hadits tentang larangan meminum khamer serta hukuman bagi peminumnya; d) berdasarkan kaidah ushul fiqih, antara lain (1) menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan, (2) bahaya itu harus dihilangkan, dan (3) bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum; (e) pendapat para ulama,
yaitu orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh.

Kedua, istinbath hukum penetapan fatwa MUI didasarkan pada al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’, dan qiyas. Jika tidak ditemukan pendapat imam mazhab, maka berdasarkan ijtihad jama’i melalui metode bayani, ta’lili, istishlahi, dan sadd alzari’ah dengan senantiasa memperhatikan mashalih ‘ammah dan maqashid alsyari’ah. Terkait narkoba ini, maka; 1) status hukum narkoba adalah haram, sebab narkoba di-qiyash-kan dengan khamer yang memiliki ‘illat sebagai zat memabukkan; 2) ketentuan sanksi (uqubat) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ada tiga, yaitu; (a) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta’zir; (b) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruknya jauh lebih dahsyat dibanding khamr; (c) negara boleh menjatuhkan hukuman ta’zir sampai dengan hukuman mati kepada mereka sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.