Masyarakat desa Margolinduk yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan menjadikan kapal sebagai alat utama untuk melaut dan mencari ikan, setiap pulang dari melaut nelayan tentunya membutuhkan tempat bersandar kapal tersebut, maka pemilik kapal dan nahkoda kapal membutuhkan hubungan dan kerja sama dengan orang yang memiliki kalang yaitu orang yang bertempat tinggal di depan sungai tersebut tetapi tempat bersandarnya kapal tersebut merupakan tanah irigasi atau tanah yang dimiliki pemerintah dan setiap masyarakat desa namun sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang dulunya memiliki rumah di depan pinggiran pantai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan akad sewa kalang untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak?. 2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran sewa kalang untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data dari kepala desa dan masyarakat. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan akad sewa kalang untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak dilakukan anatara pemilik kalang dan pemilik kapal sebagai penyewa untuk melakukan kesepakatan sewa kalang dengan harga dan ketentuan yang disepakati bersama. 2) Analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran sewa kalang untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak pada dasarnyanya diperbolehkan karena memenuhi syarakat dan rukun sewa menyewa, karena adanya ijab qabul (aqad), penyewa kalang dan pemilik kalang (aqidain) dan adanya obyek (ma’qud ‘alaih). Namun ketika kesepakatan sewa menyewa hanya dengan lisan akan sangat rawan terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak, selain itu penambahan keterlambatan 1-2% dari harga sewa dalam pandangan Isalam dekat dengan riba yang dilarang agama, selain proses pemilikan kalang yang merupakan tanah irigasi yang diakui oleh perseorangan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena bukan hak miliknya.