Transaksi sewa menyewa lahan yang bukan miliknya yang terjadi di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Adalah sewa lahan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk membuka lahan pekerjaan kepada masyarakat setempat di daerah Penggaron Kidul dengan adanya pembuatan batu bata merah. Akan tetapi lahan yang disewa tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para penyewa, sehingga banyak lahan yang disewakan kembali kepada orang lain tanpa adanya izin dengan harga yang relatif tinggi.

Para pengelola lahan untuk pembuatan batu bata di bantaran Sungai Babon sebenarnya adalah lahan yang di awasi oleh Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Jawa Tengah dan surat pengizinan turun dari dinas PSDA Jragung Tuntang. Dan lama kelamaan para penyewa itu menyewakan lahan tersebut kepada orang lain dengan alasan bahwa sudah bosan dan mulai melirik usaha yang lainnya, dulu awalnya penyewa lahan tersebut untuk membuat produksi batu bata merah hingga sekarang, selama ini penyewa lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, setiap proses dari awal pembuatan batu bata hingga akhir mendapatkan 1/8 dari hasilnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data langsung dari objek tempat penelitian di Kelurahan Penggaron Kidul khususnya masyarakat petani berupa area persawahan, perkebunan rakyat, wiraswasta dengan home industrinya dan sebagai buruh di industri besar , sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh penulis, tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain ialah pihak kelurahan. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian lahan yang disewa tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para penyewa, sehingga banyak lahan yang disewakan kembali kepada orang lain tanpa adanya izin dengan

harga yang relatif tinggi. Dan lahan yang digarap itu adalah lahan irigasi yang sebagai pengawas hak kekuasaan dari Balai Besar Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang. Pada praktiknya penyewaan lahan Pemerintah yang bukan haknya yang menjadi mu’jir bukanlah dari pihak yang berwenang, mu’jir dalam akad ini tidak menyebutkan sifat dari objek manfaat yang diperoleh musta’jir. Dan pihak yang menjadi mu’jir tidak menjelaskan bahwa tanah yang mereka sewakan adalah lahan irigasi yang dikelola oleh Balai Pengolahan Sumber Daya Air Jragung Tuntang.