Poligami yaitu suami mempunyai istri lebih dari satu orang, dan suami yang ingin melakukan poligami maka harus mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama. Ketentuan poligami di Indonesia diatur pada Pasal 4-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 55-59 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pitusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 0249/Pdt.G/2014/Pa.Btg., ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yakni suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan si anak meminta orang tuanya kembali menikah, sehingga ketika dilihat dari Undang-Undang dan KHI alasan tersebut tidak masuk dalam syarat alternatifnya. Akan tetapi hakim memberikan izin untuk berpoligami terhadap suami dengan pertimbangan untuk menjaga tumbuh kembang anaknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul Analisis Alasan Poligami Dengan Mantan Istri (Study Analisis Putusan PA Batang No. 0249/Pdt.G/2014/Pa.Btg)

Untuk mengkaji skripsi ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis terhadap alasan izin poligami dalam Putusan Perkara Nomor: 0249/Pdt.G/2014/Pa. Btg. (2) Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 0249/Pdt.G/2014/Pa. Btg di Pengadilan Agama Batang.

Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (library research). (2) sumber data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. (4) teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: pertama, bahwa alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada syarat alternatifnya, yaitu pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan si anak meminta orangtuanya kembali menikah. Kedua, dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan diatas dengan dasar hukum pada pasal 55 ayat (2), pasal 58 ayat (1), pasal 57 huruf (c) yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan dan dirasa kurang tepat, karena umur perkawinan antara pemohon dan termohon yang masih berusia 5 bulan dan tidak disertainya bukti dari kedokteran yang menyatak istri mandul/tidak dapat melahirkan keturunan terlebih lagi umur termohon yang masih muda 27 tahun yang sangat jelas masih jauh dari masa menopause, serta dalil Al Qur’an surat An-Nisa’ (3) dan seharusnya hakim juga harus melihat lagi terhadap penghasilan pemohon cukup atau tidak dalam memberikan nafkah serta harus dilihat lagi terhadap saksi yang diajukan apakah memenuhi syarat sebagai saksi atau tidak, karena didalam pembuktian putusan salah satu saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi.