Wali dalam pernikahan adalah seorang yang karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali menurut ulama Hanafiyyah merupakan syarat tamam, artinya wali hannya sebagai penyempurna adanya akad nikah, namun wali mempunyai hak fasakh. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyyah, wali merupakan syarat sah nikah atau dengan kata lain rukun nikah. Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Persoalan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya menjadi perdebatan para ulama. Mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, al-Syaibaniy “Hanafiyyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-Muzaniy “Syafi‟iyyah”) membolehkan anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibunya, namun Imam al-Syafi‟i tidak membolehkannya. Hal itu karena disebabkan menganggap dan tidaknya ashabah “anak laki-laki” dalam daftar wali nikah. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, penulis juga mencoba merumuskan metode istinbāṭ apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi‟i.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i disebabkan beberapa hal; Pertama, perbedaan dalam penetapan syarat bagi wali nikah. Imam Abu Hanifah menghendaki al-qarabah al-qaribah “baik ushūl maupun furū’” sebagai syarat mutlak- sedangkan al-ushubah merupakan syarat didahulukannya anak laki-laki dalam daftar wali nikah. Sementara, Imam al-Syafi‟i menghendaki al-qarabah al-nasabiyyah “ushūl bukan furū‟” sebagai syarat didahulukannya wali nikah. Kedua, perbedaan dalam menganggap dan tidaknya ashabah (anak laki-laki dalam daftar wali nikah). Imam Abu Hanifah memasukkan anak laki-laki dalam daftar wali nikah, sementara Imam al-Syafi‟i tidak memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali nikah –hanya masuk dalam ashabah waris. Ketiga, perbedaan dalam latar sosial. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di kota besar yang jauh dari pusat informasi Hadis. Sementara Imam al-Syafi‟i adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di Mesir, yang banyak perbendaharaan Hadis (Madinah). Keempat, perbedaan dalam pengqiyāsan (maqīs ‘alaih). Imam Abu Hanifah menganalogikan ashabah wali nikah dengan ashabah waris (memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali nikah- tidak memasukkan- Imam al-Syafi‟i).