Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf sebatas harta tidak bergerak. Wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada. Keberadaan wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf seperti perubahan peruntukan harta wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menyadari tentang keadaan ini, di kalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai perubahan peruntukan harta wakaf. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan 1) Bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang beralih menjadi kepentingan umum, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap Perubahan Peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang.

Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (field research) termasuk penelitian kepustakaan (library Research) data yang digunakan adalah metode wawancara. tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok-kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang telah terjadi permasalahan Perubahan Peruntukan Wakaf Tanah Musholla Nurul Hilal.

Hasil penelitian dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf di Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 (pelaksanaan perubahan peruntukan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau izin dari Badan Wakaf Indonesia). Tetapi di dalam Hukum Islam menurut pendapat Empat Mazhab jika harta wakaf itu tidak bisa memberikan manfaat lagi boleh dilakukan penukaran atau penggantian (Imam Hanafi). Sedangkan dikalangan Mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah melarang segala bentuk penukaran dan penggantian harta benda wakaf dalam keadaan apapun. Dan menurut Hanafiyah segala bentuk penukaran atau penggantian semua benda wakaf tergantung pada kekuasaan wakif pada saat ikrar diucapkan oleh wakif.