Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Hukum Islam Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindari anak dari pemidanaan,menghindarkan dari perempasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

Penelitian ini berawal dari keinginan penulis untuk : (1) mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan jalur diversi di pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang (2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap diversi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak dibawah umur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif , lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, Kec. Gayamsari Semarang. sumber data dalam penelitian ini adalah Staf yang bernama Setyawan Budy jabatan sebagai Pramubakti/ Fulltimer di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, bapak Janari orng tua dari Achmad Amir Mahmud, ini menggunakan pengumpulan data metode yang digunakan adalah dengan Wawancara, dokumentasi dan Dokumen.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelayanan terpadu seruni semarang dalam mendampingi proses penyelesaian sudah sesuai dengan UU SPPA. alasannya karena tahap dan proses sudah memenuhi syarat hasil dari proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Semarang. hakim sudah memutus pelaku yang melakukan penganiayaan putusanya pelaku di kembalikan kepada orang tua, agar didik lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum.Tetapi dari kejaksaan itu sendiri tidak sesuai karena visum dilakukam setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Febuari 2016 sedangkan visum di lakukan tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr.Karyadi Kota Semarang. di Didalam Hukum Islam apabila pelaku penganiayaan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan qishash. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana qishash berarti telah terjadi(sulh) perdamaian.