PT. BPRS PNM BINAMA Semarang adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam menyimpan dana dan menyalurkan dana, dalam kegiatan ini penyaluran dana dapat diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh salah satu manfaat atas suatu barang atau jasa, yaitu dalam produk pembiayaan multijasa yang diterapkan di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang.

Praktik penetapan upah yang dilakukan oleh PT. BPRS PNM BINAMA Semarang dalam pembiayaan multijasa menggunakan acuan prosentase dalam menentukan harga upahnya. Melihat fenomena praktik penetapan upah seperti ini, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada pokok permasalahan yaitu, bagaimana penetapan upah pada pembiayaan multijasa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan upah pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi, dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul penulis menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya konsep upah yang diterapkan di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang dalam pembiayaan multijasa belum memenuhi ketentuan hukum Islam, karena konsep penetapan yang ditentukan adalah dalam bentuk Prosentase bukan dalam bentuk Nominal, dalam hal ini penetapan upah disini tidak sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum pada butir ke-5 yang menyatakan bahwa besar upah harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.