Rahn adalah menahan salah satu harta milik rȃhin
(orang yang memberi gadai) sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut akan
dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn) yakni
biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat marhȗn
selama jangka waktu yang ditentukan pada akad rahn. Ulama
fiqih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk
pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab
pemiliknya yaitu rȃhin. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga
disebutkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn)
menjadi kewajiban rȃhin. Namun, untuk besar biaya
pemeliharaannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman. Adapun praktek yang terjadi di KSPPS BMT
Lumbung Artho, untuk biaya pemeliharaan barang gadai
(marhȗn) menjadi kewajiban rȃhin dan untuk besar biayanya
KSPPS BMT mengenakan biaya pemeliharaan berdasarkan
jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya
sebesar dua puluh ribu rupiah. Berdasarkan permasalahan di
atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara”. Skripsi ini bertujuan
untuk menjawab bagaimana praktek pengenaan biaya
pemeliharaan barang gadai dan bagaimana tinjauan hukum
Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai di KSPPS
BMT Lumbung Artho Jepara.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) karena sumber datanya berasal dari lapangan yaitu
praktek biaya pemeliharaan barang gadai di KSPPS BMT.
Adapun data lapangan ini diperoleh melalui dokumentasi
berupa surat akad perjanjian pembiayaan rahn antara KSPPS
BMT dengan anggota dan melalui wawancara dengan pihak
KSPPS BMT dan anggota KSPPS BMT. Selanjutnya akan
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa
pelaksanaan rahn tentang biaya pemeliharaan barang gadai
yang ada di KSPPS BMT sudah memenuhi rukun dan syaratsyarat
rahn. Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai
(marhȗn) belum sesuai karena dalam fatwa DSN biaya
pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman. Adapun prakteknya biaya pemeliharaan
barang gadai tersebut ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar
dua puluh ribu rupiah. Besar biaya pemeliharaan barang gadai
seharusnya ditentukan dari besar kecilnya resiko dalam
pemeliharaan barang gadai bukan dari jumlah pinjamannya.