Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad Murabahah salah satunya adalah BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan, dalam praktek akad Murabahah ketika nasabah membutuhkan barang, pihak BPRS tidak memberikan barang melainkan hanya memberi uang senilai barang yang di inginkan nasabah dan ketika perwakilan pembelian kepada nasabah tidak ada akad Wakalah. Dalam menentukan keuntungan pihak BPRS terlebih dahulu menentukan minimal keuntungannya yaitu sebesar 1,5%, serta dalam pelaksanaan Murabahah untuk modal kerja dengan menggunakan akad Murabahah. Melihat penjelasan customer service seperti diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana praktek akad Murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), adapun teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari pelaksanaan yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. Untuk teknik analisisnya menggunakan deskriptif dengan pendekatan normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan tidak sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI, hal ini dikarenakan antara lain, pertama mengenai pengadaan barang, pihak BPRS tidak memberikan barang yang diinginkan oleh nasabah melainkan hanya memberi uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diingin kannya, serta tidak ada akad Wakalah dalam akad Murabahah tersebut. Hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli karena tidak adanya barang yang diserahterimakan. Kedua, mengenai keuntungan dan harga, pihak BPRS menentukan terlebih dahulu minimal keuntungan, karena ini akad Murabahah seharusnya murni berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, jadi hal itu tidak tepat jika ditentukan oleh pihak BPRS terlebih dahulu. Ketiga, pembiayaan Murabahah untuk modal kerja, hal ini juga tidak tepat jika menggunakan akad Murabahah, walaupun hal ini boleh akan tetapi lebih tepat jika menggunakan akad Mudharabah.