Perzinaan merupakan perbuatan asusila yang melanggar norma etika maupun norma hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Islam memberikan penegasan dalam Al-Qur’an Surat An-Nuur ayat 2 tentang ancaman hukuman bagi pezina. Ketentuan lain juga diterangkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. Desa Betoyoguci merupakan salah satu di Indonesia yang memiliki aturan hukum tentang perzinaan. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang masing-masing menerangkan larangan dan sanksi perzinaan bagi warganya.

Penelitian terhadap Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang sanksi pelaku tindak pidana zina ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis data field research (penelitian lapangan) yang mengandalkan observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Data dianalisis menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi.

Dalam penyusunannya, ide dasar yang digunakan sebagai bahan hukum ialah hukum adat yang telah hidup di Betoyoguci sebelumnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu lajang dan sudah menikah. Bagi pezina lajang diperintahkan untuk menikah dan dibebankan 3 truk pasir bangunan, sedangkan pelaku perzinaan yang sudah menikah dihukumi 5 truk pasir.

Hasil dari penelitian memberikan gambaran bahwa pemberian sanksi yang diterbitkan dalam peraturan desa merupakan hasil dari kritik sosial di Betoyoguci. Hukum adat sebagai bahan hukum dalam pembentukan hukum Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 menjelaskan kepada penulis bahwa di dalamnya tidak lepas dari doktrin hukum adat dan hukum Islam. Secara garis besar, ilustrasi tahap konstruksi hukum peraturan desa tersebut meliputi dua aspek, yaitu bahan hukum dan struktur pembuatan hukum. Bahan yang diperlukan dalam pembentukan peraturan desa dimulai dari tahap inisiasi dari masyarakat, tahap sosio-politis yaitu dengan mengedepankan penajaman serta pematangan peraturan dan terakhir adalah tahap yuridis untuk kemudian diundangkannya aturan perzinaan tersebut. Sedangkan struktur pembuatan hukum adalah susunan organisasi yang terlibat dalam proses yuridis Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tersebut, di antaranya kepada desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat.

Hasil temuan yang kedua adalah proses terbentuknya hukum tersebut dengan perspektif hukum Islam. Secara normatif, aturan yang menjelaskan sanksi tindak pidana zina dalam peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam hukum Islam. Baik sanksi yang ditujukan pada pelaku zina lajang (ghairu muhshan) maupun yang sudah menikah (muhshan). Hukum Islam memberikan hukuman untuk jarimah zina adalah dengan hudud (sudah ditentukan dengan pasti), namun peraturan desa ini lebih mengacu pada ta‟zir. Hal tersebut disebabkan adat („urf) yang menjadikan aktivitas berhukum di Betoyoguci tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada hakikatnya peraturan desa ini tidak menghilangkan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pelaku mendapatkan hukuman yang berlaku di Indonesia maupun di Betoyoguci.