Kesadaran gaya hidup halal oleh sebagian kalangan muslim di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan industri keuangan syariah, tidak terkecuali bank syariah. Take over atau disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh transaki yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjadi salah satu bank syariah yang menyediakan jasa pengalihan hutang (take over). Peraturan tentang pengalihan hutang di Indonesia telah diatur dalam KUHP, UU Perbankan Syariah, PBI, SEBI dan Fatwa DSN MUI, namun dalam penjelasan beberapa regulasi tersebut terdapat sebuah perbedaan mengenai skema akad yang digunakan untuk pengalihan hutang di bank syariah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (conflict of norm).
Berangkat dari masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui analisis pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yaitu meliputi, apa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana analisis pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.
Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema take over di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah menganut pada SE Direksi Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan dan Tata Cara Take Over Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syaraih dan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu menggunakan 4 alternatif sebagaimana skema akad yang difatwakan DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 bukan menggunakan akad hiwalah sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia. Mereka menggunakan alternatif tersebut karena alternatif yang ditawarkan UU perbankan dan regulasi hukum positif lainya dinilai belum jelas dan sulit untuk diterapkan di bank syariah. Selanjutnya, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang menggunakan empat alternatif akad sebagaimana ketentuan fatwa DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 secara yuridis tidak dipermaslahkan, karena tidak ada peraturan yang mengatur pelarangan mengenai itu, baik dari UU Perbankan syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI (Bank Indonesia). Akan tetapi, karancuan regulasi tersebut berdampak pada munculnya pertentangan hukum karena isu hukum timbul akibat adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu sama lain.