Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah masih
kerap terjadi di Indonesia khususnya dalam penentuan awal
Ramadhan dan ‘īdaini (idul Fitri dan Adha). Perbedaan ini
terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, 1998 dan kembali terjadi
pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2008. Hal ini disebabkan
oleh berbagai faktor diantaranya yaitu perbedaan pandangan
mengenai otoritas (ulil amri) penentu awal bulan Kamariah.
Salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu
Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbahnya
mengeluarkan keputusan bahwa ulil amri yang berwenang
dalam menentukan awal Ramadhan dan ‘īdaini (idul Fitri dan
Adha) adalah Pimpinan Jam’iyyah (Ketua Umum).
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan
menganalisa: 1) Bagaimana ulil amri dalam Persatuan Islam
(PERSIS) atas kewenangan menentukan awal Ramadhan dan
‘īdaini (idul Fitri dan Adha)?, 2) Bagaimana implementasi ulil
amri dalam Persatuan Islam (PERSIS) atas kewenangan
menentukan awal Ramadhan dan ‘īdaini (idul Fitri dan
Adha)?Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara dan juga
fatwa yang dikeluarkan oleh Persatuan Islam (PERSIS).
Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam
(PERSIS) dan dokumentasi yang berupa tulisan-tulisan dan
xi
data-data yang terkait dengan Persatuan Islam (PERSIS) dan
ulil amri. Sementara analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan; pertama, ulil amri
menurut Persatuan Islam (PERSIS) adalah umara‘,ashhābul
sarayā, al-‘ulamā‘ wa al-fuqahā‘/ahl al-fiqh wa al-’ilmi wa
al-’aqli, para sahabat Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar r.a, ahl
al-hall wa al-‘aqdi. Khusus penetapan awal Ramadhan,
Syawal dan Dzulhijjah ulil amri menurut Persatuan Islam
(PERSIS) adalah Pimpinan Jam’iyyah yang mengacu pada
pengertian ulil amri yaitu umara‘. Keputusan Persatuan Islam
(PERSIS) jika dikaitkan dengan upaya penyatuan kalender
Hijriah memanglah tidak mendukung dan dikaitkan dengan
UUD 1945 keputusan ini tidak menyalahinya karena memang
tidak ada undang-undang khusus yang mengatur
permasalahan ini. Kedua, keputusan awal Dzulhijjah 1434 H
dan awal Syawal 1436 H adalah dua keputusan yang mana
dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan jelas peran ulil
amri yang berwenang dalam menentukan awal Ramadhan dan
‘īdaini (idul Fitri dan Adha) menurut Persatuan Islam
(PERSIS). Dua keputusan tersebut ditetapkan berbeda dengan
almanak Persatuan Islam (PERSIS) dengan beberapa
pertimbangan dan berdasarkan kesepakatan Pimpinan
Jam’iyyah, Dewan Hisbah dan Dewan Hisab Rukyat
Persatuan Islam (PERSIS).